Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan statistik di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS melakukan fungsi Koordinasi, Integrasi, Standardisasi, dan Sinkronisasi. Dengan demikian, BPS harus dapat menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan statistik. Oleh sebab itu, BPS menyediakan layanan konsultasi kegiatan statistik kepada penyelenggara kegiatan statistik. Bahkan, khusus untuk instansi pemerintah BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik.
Sementara itu, berdasarkan pemanfaatannya, statistik di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Statistik dasar dan sektoral pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu statistik khusus pemanfaatannya tidak terbuka, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkannya.